MediaLink

Local OGP

Medialink Monitoring Implementasi Local Open Government Partnership Brebes

by


Brebes, Local OGP – Medialink selaku Sekretariat Civil Society Organization  – Open Government Partnership di Indonesia bersama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Dalam Negeri dan Kemenerian Luar Negeri melakukan monitoring implementasi Local Open Government Partnership di Kabupaten Brebes. Perlu diketahui bahwa Kabupaten Brebes, merupakan salah satu anggota Local Open Government Partnership sejak tahun 2021.

Kegiatan monitoring diawali dengan dialog pembukaan antara Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Luar Negri (Kemenlu), Media Lintas Komunitas (Medialink) dan Pemerintah Kabupaten Brebes. Rombongan pemerintah pusat dipimpin oleh Maharani Wisnu Putranti merupakan Point of Contact Open Government Partnership di Indonesia. Adapun Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes, diterima oleh Bupati Brebes, Hj. Idza Prijanti, S.E., M.H., Sekda Brebes Ir. Djoko Gunawan, M.T., dan seluruh jajaran Kepala Dinas Kabupaten Brebes yang bertanggung jawab dalam implementasi Local Open Government Partnership di Kabupaten Brebes, Kepala Bapperlitbangda, Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan beberapa pejabat eselon II dan eselon III lainnya.

Brebes memiliki dua rencana aksi Local Open Government Partnership yaitu Pusat Studi Penanganan Anak Tidak Sekolah dan Dewasa Tidak Sekolah dan Integrasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang responsive dan inklusif dengan nama Program Sambang Bansos.

Dalam implementasinya, Tanti Budi Suryani, Senior Program Manager Medialink yang ditunjuk sebagai Independent Monitoring Body oleh Pemerintah Kabupaten Brebes mengungkapkan bahwa, Program klasik gerakan kembali bersekolah berpotensi untuk menjadi contoh nasional, Karena diusulkan oleh Open Government Partnership lokal adalah memadukan gerakan Anak Tidak Sekolah (ATS) dan Dewasa Tidak Sekolah (DTS) yang inklusi, dengan cara memberikan akses pada disabilitas fisik dan mental (orang  berkebutuhan khusus). Namun, mengingat Bupati Brebes pada akhir tahun 2022 akan berakhir masa jabatannya,  maka persoalan yang harus diselesaikan ada dua yakni: Pendanaan yang memadai untuk Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) di 2 desa termasuk bagi para penggeraknya, dan Sumber Daya Manusia dari dinas harus lebih bertanggung jawab.

Dana desa pun belum disiapkan untuk mendukung gerakan ini. Surat edaran bupati masih dinilai menjadi kunci menggerakkan desa untuk mengalokasikan dana dapat mendukung akselerasi program ini. Inisiatif Sambang Bansos yang relatif lebih maju dan mendapatkan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar 1,98 M hasil dari verifikasi dan validasi dari tingkat desa ke Kabupaten.

Sayangnya tidak semua desa melakukan hal ini. Sehingga dari dinas perlu lebih bertanggung jawab melakukan sosialisasi untuk mengoptimalisasikan usul, sanggah dan verifikasi di tingkat musyawarah desa, surat edaran dari Bupati juga dapat menjadi upaya mendorong implementasi program ini.

Medialink Bersama INFID Dorong Penguatan Partisipasi Anak Muda dalam Implementasi Local OGP di Indonesia

by

Jakarta, Open GovWeek – Perkumpulan medialink bersama INFID mendorong penguatan partisipasi anak muda dalam implementasi local Open Government Partnership melalui rangkaian kegiatan Open GovWeek tahun 2022. kegiatan ini dihadiri Bupati Brebes Hj. Idza Priyanti dan Nana Storada Dwi Martadi dari Asisten II Setda Kota Semarang sebagai daerah yang telah menerapkan Local OGP, Tanti Budi Suryani dan Darwanto dari MediaLink dan Diandra Aruna Mahira perwakilan Child Campaigner serta Denisa Amelia Kawuryan selaku Program Officer SDG’S INFID.

Perjalanan kemitraan pemerintahan terbuka (Open Government Partnership) di Indonesia sudah dilaksanakan sejak tahun 2012 ketika inisiatif ini digagas di tingkat global. Implementasi OGP di tingkat daerah mendapatkan sambutan positif dari pemerintah daerah, terbukti ada 4 jurisdiksi Pemerintah Daerah yang menjadi anggota Local OGP di tingkat Global yaitu: Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah; Kabupaten Brebes dan Kota Semarang, Jawa Tengah; dan Konsorsium Kabupaten Sumbawa Barat+Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Dikancah internasional, Kabupaten Banggai, Kabupaten Sumbawa Barat dan Kota Semarang mendapatkan penghargaan dalam OGP Impact Award di tahun 2021, sementara Bupati Brebes mendapat pengakuan dunia menjadi salah satu Pemimpin Perempuan yang cukup berhasil menggerakkan implementasi keterbukaan pemerintah daerah, yaitu menjadi salah satu pembicara di Konferensi Tingkat Tinggi Open Government Partnership tentang Local OGP di akhir tahun 2021, hadir bersama dengan pemimpin perempuan lainnya dari Bogota dan Catalunya.

Saat membuka kegiatan, Tanti Budi Suryani selaku Program Development Manager Medialink menjelaskan bahwa “Ditingkat global, PBB memiliki harapan pada pemuda untuk jadi bagian dari transformasi di tahun 2030 tentang pengurangan kemiskinan, keterlibatan sosial, kesehatan, konservasi keanekaragaman hayati, dan mitigasi perubahan iklim. Harapan ini penting karena potensi pemuda untuk mengupayakan keadilan antar generasi. Artinya pembangunan saat ini akan mempengaruhi masa depan pemuda. Juga potensi pemuda untuk mengambil bagian dalam transformasi kualitas demokrasi kita yang saat ini dinilai oleh banyak ahli politik dalam kondisi stagnan. OGP di tingkat lokal dengan inovasinya akan dapat mewadahi pelibatan para pemuda ini” ujarnya.

Akselerasi implementasi Kemitraan Pemerintahan Terbuka yang berjalan saat ini telah membuka ruang pelibatan peran anak muda misalnya di Kabupaten Brebes (dan kota Semarang) yang menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pelibatan Pemuda dalam Pembangunan. Hal ini perlu direplikasi di daerah-daerah lain.

Hj. Idza Priyanti menyebutkan “keterlibatan pemuda di sambang bansos untuk verifikasi bantuan sosial agar tepat sasaran dan juga satu data Brebes”

Darwanto menyebutkan bahwa “pemerintah daerah harus melibatkan anak muda (meaningfully co-creation) dalam proses kebijakan sejak perencanaan, sehingga hak-hak anak muda dapat terakomodir”

Sebagai keterwakilan anak muda, Aruna menyebutkan “perlu ada wakil anak muda di OGP, untuk membuka batas-batas antara pemerintah dan anak muda dalam pembangunan di tingkat daerah. karena pemuda adalah pemilik masa depan”.

Nana Storada Dwi Martadi menyebutkan ada tiga peran pemuda di kota semarang yaitu sebagai agen pembaharuan, agen pengaduan yang ikut memberikan pengaduan melalui call center pengaduan masalah publik dan agen informasi.

Denisa Amelia Kawuryan dari INFID selaku moderator menyimpulkan hasil diskusi ini menjelaskan bahwa sudah seharusnya orang muda terlibat dalam kebijakan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Dengan jumlah generasi milenial dan generasi z yang mencapai lebih dari 50% populasi Indonesia, pemerintah perlu memastikan pemenuhan hak dasar sehingga orang muda dapat memaksimalkan potensi dirinya untuk mendorong pembangunan yang maju, inklusif dan berkelanjutan. Selain itu, perlu mendorong institusionalisasi partisipasi dan keterwakilan orang muda dalam proses pembuatan kebijakan pembangunan di tingkat lokal, nasional dan global sejak perencanaan dan evaluasi, termasuk melalui kerangka open government partnership.