Brebes – MediaLink

Brebes, Local OGP – Medialink selaku Sekretariat Civil Society Organization – Open Government Partnership di Indonesia bersama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Dalam Negeri dan Kemenerian Luar Negeri melakukan monitoring implementasi Local Open Government Partnership di Kabupaten Brebes. Perlu diketahui bahwa Kabupaten Brebes, merupakan salah satu anggota Local Open Government Partnership sejak tahun 2021.

Kegiatan monitoring diawali dengan dialog pembukaan antara Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Luar Negri (Kemenlu), Media Lintas Komunitas (Medialink) dan Pemerintah Kabupaten Brebes. Rombongan pemerintah pusat dipimpin oleh Maharani Wisnu Putranti merupakan Point of Contact Open Government Partnership di Indonesia. Adapun Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes, diterima oleh Bupati Brebes, Hj. Idza Prijanti, S.E., M.H., Sekda Brebes Ir. Djoko Gunawan, M.T., dan seluruh jajaran Kepala Dinas Kabupaten Brebes yang bertanggung jawab dalam implementasi Local Open Government Partnership di Kabupaten Brebes, Kepala Bapperlitbangda, Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan beberapa pejabat eselon II dan eselon III lainnya.

Brebes memiliki dua rencana aksi Local Open Government Partnership yaitu Pusat Studi Penanganan Anak Tidak Sekolah dan Dewasa Tidak Sekolah dan Integrasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang responsive dan inklusif dengan nama Program Sambang Bansos.

Dalam implementasinya, Tanti Budi Suryani, Senior Program Manager Medialink yang ditunjuk sebagai Independent Monitoring Body oleh Pemerintah Kabupaten Brebes mengungkapkan bahwa, Program klasik gerakan kembali bersekolah berpotensi untuk menjadi contoh nasional, Karena diusulkan oleh Open Government Partnership lokal adalah memadukan gerakan Anak Tidak Sekolah (ATS) dan Dewasa Tidak Sekolah (DTS) yang inklusi, dengan cara memberikan akses pada disabilitas fisik dan mental (orang berkebutuhan khusus). Namun, mengingat Bupati Brebes pada akhir tahun 2022 akan berakhir masa jabatannya, maka persoalan yang harus diselesaikan ada dua yakni: Pendanaan yang memadai untuk Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) di 2 desa termasuk bagi para penggeraknya, dan Sumber Daya Manusia dari dinas harus lebih bertanggung jawab.

Dana desa pun belum disiapkan untuk mendukung gerakan ini. Surat edaran bupati masih dinilai menjadi kunci menggerakkan desa untuk mengalokasikan dana dapat mendukung akselerasi program ini. Inisiatif Sambang Bansos yang relatif lebih maju dan mendapatkan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar 1,98 M hasil dari verifikasi dan validasi dari tingkat desa ke Kabupaten.

Sayangnya tidak semua desa melakukan hal ini. Sehingga dari dinas perlu lebih bertanggung jawab melakukan sosialisasi untuk mengoptimalisasikan usul, sanggah dan verifikasi di tingkat musyawarah desa, surat edaran dari Bupati juga dapat menjadi upaya mendorong implementasi program ini.

Brebes, Indonesia – Pemerintah Kabupaten Brebes terpilih untuk bergabung dengan Open Government Partnership (OGP), sebuah organisasi yang mempertemukan pemerintah dan organisasi masyarakat sipil untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih transparan, inklusif, dan partisipatif. Sebagai anggota baru OGP, Kabupaten Brebes akan bekerja sama dengan organisasi masyarakat sipil setempat dan anggota OGP lainnya untuk memajukan agenda open government di tingkat lokal dan mentransformasi cara pemerintah melayani warganya.

Hj. Idza Prijanti, S.E., M.H., Bupati Brebes menyambut baik masuknya Kabupaten Brebes ke dalam Kemitraan dan berharap dapat belajar dari anggota OGP di tingkat nasional dan daerah untuk memajukan gerakan open government. Idza Prijanti mengatakan prinsip Open Government Partnership (OGP) yang mengedepankan transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan inklusivitas sangat relevan dengan misi pembangunan Kabupaten Brebes. Kabupaten Brebes berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih baik, penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien.

Darwanto dari Gerakan Berantas Korupsi (Gebrak) yang juga Sekretariat CSO-OGP Indonesia mencatat pentingnya kolaborasi masyarakat sipil dan pemerintah untuk mewujudkan reformasi yang menjawab kebutuhan warga di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, Indonesia dan OGP menawarkan metode serta platform untuk mencapai reformasi pelayanan publik. Gebrak yakin bahwa dengan bergabung pada OGP Lokal akan mendapatkan kesempatan untuk menerapkan cara-cara yang tidak biasa dan ambisius untuk meningkatkan pelayanan publik. Pengelolaan pemerintah yang lebih terbuka dan partisipatif akan menghasilkan akuntabilitas dalam pemerintahan. Masyarakat akan semakin percaya dengan layanan yang diberikan kepada mereka. Mereka dapat mengadu secara langsung atau tidak langsung terhadap layanan yang diperoleh. Pemerintah akan merespon dan terus melakukan peningkatan pelayanan publik.

Organisasi masyarakat sipil dan para pemangku kepentingan di pemerintahan telah memperjuangkan pendekatan open government di Kabupaten Brebes. Inisiatif tersebut adalah Gerakan Kembali Bersekolah, Keterlibatan Perempuan dalam Kebijakan Desa “Selapanan”, dan Tata Kelola Data Kesejahteraan “SAMBANG BANSOS”. Sebagai anggota baru OGP, Kabupaten Brebes berharap dapat meningkatkan upaya ini dalam kemitraan dengan pemangku kepentingan lokal dan memasukkan pembelajaran dari anggota OGP lainnya.

OGP menyambut 55 anggota lokal baru lainnya yang terdiri dari 64 pemerintah daerah dari 32 negara untuk bergabung dengan OGP Lokal. Ekspansi ini, yang terbesar dalam sejarah OGP, terjadi pada saat yang krisis karena kota dan komunitas lokal berada di garis depan dalam upaya menanggapi COVID-19 sementara juga menghadapi anggaran yang terbatas dan ketidakamanan iklim. 56 anggota baru dipilih dari 112 aplikasi.

Anggota OGP Lokal telah menjadi yang terdepan dalam inovasi, mengambil langkah berani untuk mengatasi tantangan yang terus-menerus. Misalnya, di Buenos Aires, Argentina, pemerintah dan masyarakat sipil bermitra untuk memastikan masyarakat yang terpinggirkan memiliki akses ke kesehatan reproduksi dan, di Sekondi-Takoradi, Ghana, warga negara dapat mengakses informasi secara digital tentang aplikasi untuk proyek infrastruktur yang memberdayakan mereka untuk memerangi korupsi dan kegiatan konstruksi ilegal. Menyusul keberhasilan 20 anggota pertama OGP lokal, Komite Pengarah OGP sepakat untuk memperluas anggota pada tahun 2020.

Chief Executive Officer OGP, Sanjay Pradhan, dengan hangat menyambut baik penambahan anggota baru ke dalam Kemitraan: “Pemimpin lokal – di pemerintahan dan masyarakat sipil – seringkali paling dekat dengan orang yang mereka layani. Pemerintah daerah yang terbuka dapat memberikan dampak transformatif dalam kehidupan masyarakat dan membangun kepercayaan.

Penilaian dilakukan oleh OGP Global melalui Panitia Seleksi yang terdiri dari anggota Panitia Pengarah OGP, anggota OGP Lokal saat ini dan perwakilan masyarakat sipil. Kabupaten Brebes dipilih berdasarkan penilaian kriteria yang diuraikan dalam call for proposal, serta faktor-faktor lain yang dipertimbangkan untuk memastikan kelompok regional yang beragam, dengan berbagai jenis dan ukuran entitas dan kekuatan unik untuk melengkapi tujuan OGP Lokal.

OGP menerima lebih dari 100 lamaran bersama dari pemerintah dan organisasi masyarakat sipil di tingkat lokal pada tahun 2020 yang menyatakan minat mereka untuk bergabung dengan OGP Lokal. Semua pelamar telah diundang untuk bergabung dengan Komunitas yang mempraktikan OGP Lokal dan berkontribusi untuk mengembangkan pengetahuan OGP tentang pemerintahan terbuka daerah dan berpartisipasi dalam kegiatan peer learning OGP untuk meningkatkan reformasi di tingkat nasional dan lokal bagi semua anggota OGP.