Jakarta, OGPNews Indonesia – Perkumpulan Media Lintas komunitas (MediaLink) bersama Ford Foundation kembali berkontribusi dalam penyelenggaraan kegiatan open government week (OGW) di indonesia dengan tema transparansi dan akuntabilitas penanganan pandemi dan vaksinasi COVID-19. Kegiatan ini adalah rangkaian kegiatan dari berbagai inisiatif seluruh negara anggota Open Government Partnership (OGP) di dunia dan diselenggarakan secara bersamaan diseluruh dunia selama 3 hari (tanggal 17 sampai 21 Mei 2021).
Di Indonesia, inisiasi OGW dilaksanakan oleh sekretariat Open Government Indonesia (OGI) bersama seluruh organisasi yang bergabung di open government partnership indonesia dan beberapa kementerian/lembaga Negara, civil society Organization (CSO) serta pemerintah daerah yang sudah diterima menjadi anggota baru di local OGP seperti Kabupaten Brebes, Kota Semarang, Sumbawa Barat dan Kabupaten Banggai.
Darwanto selaku Program Manager MediaLink sekaligus kepala sekretariat CSO OGI menjelaskan ada empat inisiatif yang telah dilakukan pemerintah daerah sebagai anggota local OGP yang merespon kondisi pandemi covid-19 yaitu pertama inisiatif tentang transparansi, integrasi data bansos yang dilakukan oleh kabupaten brebes, kedua inisiatif baik dari Sumbawa barat yang menghadapi pandemi covid-19 dengan program gotong royong, dan ketiga kabupaten banggai yang membangun pasar tani online untuk menghindari kerumunan di masa pandemi covid-19, serta keempat inisiatif kota semarang tentang integrasi satu data kaitannya dengan data vaksinasi.
Djoko Gunawan sekretaris daerah kabupaten Brebes menjelaskan untuk penanganan covid-19 pemerintah telah menganggarkan Rp.100,7 Miliar tahun 2020 dan disiapkan Rp.99 Miliar di tahun 2021 dimana peruntukkannya adalah untuk penanganan covid-19, untuk dukungan vaksinasi, dukungan anggaran kelurahan, INAkes dan belanja kesehatan lainnya dalam rangka penanganan covid-19. Untuk sumber bantuan sosial penerima terdampak covid-19 terdiri dari beberapa sumber yaitu (1) bantuan sosial tunai (BST), (2) bantuan pangan non tunai (BPNT), (3) jaring pengaman sosial (JPS) provinsi dan (4) jaring pengaman sosial (JPS) kabupaten. Dari beberapa sumber anggaran ini dimungkinkan ada anggota keluarga yang akan menerima ganda karena waktu yang mepet dan pemerintah tidak sempat sortir data penerima bansos secara keseluruhan sehingga masih dijumpai beberapa yang overlap.
Lebih lanjut “Kondisi ini kemudian muncul ide untuk melaksanakan proses pemadanan data bansos dengan nama kegiatan SAMBANG BANSOS. Sambang Bansos adalah system yang dibangun untuk pemadanan data penerima bantuan pandemi covid-19 dan sebagai pendukung terciptanya data tunggal kabupaten brebes. Hasil temuan yang dijumpai saat pemadanan data yaitu adanya data ganda, ktp belum online, ketidaksesuaian nama antara ktp dengan data siak dan NIK yang salah atau tidak valid. Implementasi aplikasi sambang bansos yang mensortir data penerima bansos yang bersumber dari APBD senilai Rp.9,5 Miliar untuk penerima berjumlah 47.898 orang telah menemukan adanya koreksi data tidak valid sebanyak 9.916 orang yang memicu adanya penghematan anggaran hingga sebesar Rp.1.98 Miliar” katanya.
Selain itu, perbaikan data terpadu juga dilakukan di SIKS-NG dimana dari 4.507 rumah tangga yang disortir ditemukan data tidak valid sebanyak 1.196 rumah tangga. Jadi dengan system ini kita bisa melacak seseorang mendapatkan bantuan atau belum. Selanjutnya dalam rangka mendukung PKH dan BNPT juga dilakukan pemadanan data sebanyak 17.318 jiwa dan menemukan NIK yang tidak valid adalah sebanyak 1.685 jiwa atau sekitar 10 persen serta DTKS sebanyak 15.619 jiwa dan Non DTKS sebanyak 14.
Sementara Benny Tanaya staf khusus bupati sumbawa barat menyebutkan jauh sebelum pandemi covid-19 melanda dunia pemerintah sumbawa barat telah terapkan pilar ke-2 STBM yaitu cuci tangan pakai sabun (CTPS). Tahun 2018 sudah membiasakan warga untuk CTPS sehingga tahun 2019 sudah tuntas pilar ke-2 100% dan itu dilakukan oleh masyarakat di kabupaten Sumbawa Barat. kegiatan ini dilakukan dengan system gotong royong yang melibatkan TNI, POLRI, BABINSA BABINKANTIBMAS, kader posyandu, sanitarian, dasawisma dan sebagainya melalui program pemberdayaan masyarakat dengan gotong royong. Program ini ditetapkan melalui Perda nomor 3 tahun 2016 tentang penyediaan ruang dan penegasan arah penguatan gotong royong. Melonjaknya angka covid-19 tidak serta merta menghilangkan praktik baik yang sudah berjalan ini.
selanjutnya ia menambahkan “ketika Sumbawa Barat menjadi bagian dari local OGP tahun 2020, pemerintah terus melibatkan masyarakat dalam kegiatan gotong royong. Salah satu kegiatan yang dilaksanakan adalah forum yasinan setiap malam jumat dimana warga hadir dalam forum itu untuk menyampaikan pendapatnya, aspirasi publiknya atau persoalan yang menjadi masalah di masyarakat kepada kepala daerah, DPRD, TNI-POLRI, kepala desa dan stakeholder terkait. di forum itu juga penyelesaian masalahnya ditangani dan dituntaskan dengan baik oleh institusi yang berkaitan dengan permasalahan tersebut. Konektivitas terhadap kegiatan kegotongroyongan ini kemudian menjadi satu modalitas yang dianggap sebagai hal yang paling representatif dalam upaya menekan angka penyebaran covid-19 di Sumbawa barat” katanya.
Disisi lain, Ramli Ramtoko kepala Bappeda kabupaten Banggai menjelaskan adanya inisiasi pasar tani online di kabupaten banggai yang dikolaborasikan dengan star-up lokal karya anak muda kabupaten banggai yang membuat transportasi online “drive”. Keberadaan pasar tani online ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya kerumunan masyarakat dimasa pandemi covid-19 dipasar tradisional. Pasar tani online ini dikolaborasikan dengan transportasi online “drive” agar pasar tani yang ada bukan hanya melayani secara offline tetapi juga melayani secara online dan ini memang rame ketika pada puncak-puncaknya pandemi covid-19. Upaya pemda untuk membatasi penyebaran covid-19 dengan keberadaan ojek online “drive” itu sangat membantu masyarakat untuk memesan dan belanja di pasar tani online ini.
Dalam perkembangannya keberadaan transportasi online ini tidak hanya melayani di wilayah kabupaten banggai tapi sudah merambah di 11 daerah dan ingin menguasai wilayah sulawesi. Hal ini yang kemudian mensupport upaya pemerintah daerah untuk mengembangkan pasar tani online. Selanjutnya keberadaan drive tidak hanya untuk kepentingan pasar tani online tetapi juga untuk kepentingan belanja online lainnya bagi masyarakat. Saat ini mereka sudah bekerja sama dengan hampir 100 lebih UMKM kuliner, pangan didalam kota luwuk yang bisa dipesan oleh masyarakat melalui transportasi online drive ini.
Sementara Mohamad Abdul Hakam kepala dinas kesehatan Kota Semarang menjelaskan bahwa inisiasi satu data dilakukan dalam bentuk system aplikasi penanganan covid-19 “strong” yang memuat laporan kasus covid-19 real time berdasarkan faskes, kemudian disitu juga ada laporan kapolres, data grafik penemuan kasus baru, mapping wilayah kasus covid-19, rencana operasional kegiatan meliputi anggaran covid-19, prokes, data rumah sakit serta data microzonasi. Selain itu, pemerintah kota semarang juga memiliki aplikasi victori yang memuat manajemen vaksinasi lansia, terverifikasi dengan data dukcapil, waktu vaksinasi dikelola oleh faskes dibawah kendali dinas kesehatan dan skrinning mandiri dengan e-Rapuh.
Ia menambahkan bahwa efektifitas vaksin itu ternyata jauh lebih bagus daripada orang yang tidak dilakukan vaksinasi dan menurunkan angka penyebaran dan kematian yang ada dikota semarang. Jadi memang kalau dilihat kasus covid-19 turun dan yang terpapar juga turun stabil karena adanya vaksinasi. Strategi yang dilakukan adalah drive thru malam hari untuk membuat lansia yang ada dikota semarang banyak melakukan vaksinasi, jemput bola ke RT/RW. Jadi kita ke puskesmas untuk melakukan vaksinasi dan diluar juga dilakukan vaksinasi. Jadi setelah kecamatan sudah selesai balik ke kelurahan sudah selesai dan kemudian turun ke RW-RW.
(RLH)
