Jakarta, OGPNews Indonesia – Perkumpulan Medialink selaku sekretariat CSO OGP Indonesia bersama Gerakan Pemberantasan Korupsi (Gebrak) Brebes mengawal langsung pemerintah kabupaten Brebes saat melakukan pendaftaran Rencana Aksi daerah Local Open Government Partnership Brebes tanggal 28 Juli 2021. Pendaftaran ini dipimpin langsung oleh Hj Idza Priyanti SE MH selaku Bupati Brebes yang didampingi oleh Baperlitbangda dan perangkat OPD lainnya di kantor Bupati Brebes.
Adapun dua komitmen program rencana aksi yang didaftarkan adalah program Sambang Bansos yaitu sistem yang dibangun untuk memadankan data penerima bantuan sosial pandemi covid-19 dan program Gerakan Kembali Bersekolah (GBK) yang bertujuan untuk membantu pemerintahan dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia dan memutus rantai kemiskinan antar generasi di kebupaten brebes.
Hj Idza Priyanti SE MH menjelaskan GBK adalah program kerjasama antara Baperlitbangda, Dindikpora, Dinpermades dan forum masyarakat peduli pendidikan (FMPP). lewat advokasi FPMM dilakukan pemberian bantuan kepada anak tidak sekolah dan orang dewasa tidak sekolah untuk kembali bersekolah. sementara pemerintah kabupaten brebes fokus memberikan dukungan anggaran dan fasilitas pendidikan disekolah formal dan pusat pembelajaran kegiatan masyarakat yang menampung anak tidak sekolah dan orang dewasa tidak sekolah untuk kembali bersekolah.
Lebih lanjut, pemerintah bersama LSM gerakan pemberantasan korupsi (Gebrak) Brebes berupaya untuk menyediakan data kesejahteraan yang akuntabel melalui implementasi program sambang bansos. “program ini merupakan upaya untuk mengintegrasikan data penerima bantuan sosial sehingga bantuan sosial dapat tersalurkan kepada penerima yang tepat,” katanya.
Prinsip local OGP mengedepankan transparansi, partisipasi, akuntabilitas dan inklusifitas yang sangat relevan dengan misi pembangunan kabupaten Brebes. Dimana pemerintah kabupaten brebes berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih baik serta penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien.
Dalam implementasi pelaksanaan program rencana aksi ini, pemerintah kabupaten Brebes akan melibatkan FMPP, Gebrak, media, swasta dan masyarakat brebes yang ada diluar daerah. pemerintah juga mendorong keterlibatan kelompok penyandang disabilitas, kelompok perempuan dan forum anak untuk terlibat aktif didalamnya.
(RLH)
Sumber: http://panturanews.com/index.php/panturanews/baca/256867/29/07/2021/pemkab-brebes-daftarkan-dua-dokumen-kegiatan-untuk-dipantau-dunia.html