MediaLink

Monitoring

Editor Meeting AMSI dan Medialink: Literasi Jadi Kunci Wujudkan Harmoni Kebhinekaan

by

Medialink bersama dengan AMSI melakukan penelitian terkait monitoring media dimana hasil dari penelitian tersebut disampaikan saat Editor Meeting dalam acara Focus Group Discussion (FGD) dan diakhiri dengan buka puasa bersama yang dilaksanakan pada Senin (17/04/2023) di Kafe Bakoel Koffie, Cikini, Jakarta Pusat.

Menurut Direktur Eksekutif Medialink Faisol, Medialink lebih memfokuskan pada penelitian pada isu-isu keberagaman, kebangsaan, kebhinekaan, dan pentingnya peran media dalam menyuguhkan konten positif dari praktek keberagaman dan kebebasan beragama yang ada di Indonesia.

Hal baik dari kebhinekaan yang sering kali tertutupi oleh banyaknya pemberitaan kasus kecil dan partial sehingga keberagaman di Indonesia dipandang sebagai suatu opini yang negatif juga menjadi hal yang dipaparkan oleh Direktur Eksekutif MediaLink.

Faisol juga menyampaikan apresiasi dan penghargaa kepada media yang mengangkat isu-isu dari keberagaman sehingga menjadi atensi publik, namun ia akan lebih baik jika media mengimbangi berita negatif tersebut dengan berita positif dari keberagaman yang ada di Indonesia dengan tujuan mengimbangi algoritma dunia digital.

MediaLink dan AMSI berencana untuk menciptakan ekosistem digital yang lebih baik untuk masyarakat dengan memperkuat literasi masyarakat, sehingga masyarakat memiliki kemampuan untuk memilah konten yang layak untuk dikonumsi.

Literasi adalah kunci demi terciptanya konten yang positif dan berkualitas. Media memiliki peran untuk menyediakan tempat bagi masyarakat untuk menyuarakan isu keberagaman serta ditunjang dengan literasi yang baik.

Faisol juga  mengusulkan peran aktif Pemerintah melalui program kementrian dan lembaga seperti Kominfo untuk memperbanyak program literasi. Saat ini, media sosial didominasi oleh konten negatif, oleh karena itu untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan mengntensifkan penguatan literasi. Jika literasi berkembang, maka teknologi untuk memanfaatkan teknologi itu juga harus berkembang.

Terakhir, Faisol berharap benih-benih toleransi, keberagaman dan kebhinekaan akan terus tetap hidup di berbagai daerah dan wilayah di Indonesia.

Medialink Monitoring Implementasi Local Open Government Partnership Brebes

by


Brebes, Local OGP – Medialink selaku Sekretariat Civil Society Organization  – Open Government Partnership di Indonesia bersama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Dalam Negeri dan Kemenerian Luar Negeri melakukan monitoring implementasi Local Open Government Partnership di Kabupaten Brebes. Perlu diketahui bahwa Kabupaten Brebes, merupakan salah satu anggota Local Open Government Partnership sejak tahun 2021.

Kegiatan monitoring diawali dengan dialog pembukaan antara Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Luar Negri (Kemenlu), Media Lintas Komunitas (Medialink) dan Pemerintah Kabupaten Brebes. Rombongan pemerintah pusat dipimpin oleh Maharani Wisnu Putranti merupakan Point of Contact Open Government Partnership di Indonesia. Adapun Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes, diterima oleh Bupati Brebes, Hj. Idza Prijanti, S.E., M.H., Sekda Brebes Ir. Djoko Gunawan, M.T., dan seluruh jajaran Kepala Dinas Kabupaten Brebes yang bertanggung jawab dalam implementasi Local Open Government Partnership di Kabupaten Brebes, Kepala Bapperlitbangda, Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan beberapa pejabat eselon II dan eselon III lainnya.

Brebes memiliki dua rencana aksi Local Open Government Partnership yaitu Pusat Studi Penanganan Anak Tidak Sekolah dan Dewasa Tidak Sekolah dan Integrasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang responsive dan inklusif dengan nama Program Sambang Bansos.

Dalam implementasinya, Tanti Budi Suryani, Senior Program Manager Medialink yang ditunjuk sebagai Independent Monitoring Body oleh Pemerintah Kabupaten Brebes mengungkapkan bahwa, Program klasik gerakan kembali bersekolah berpotensi untuk menjadi contoh nasional, Karena diusulkan oleh Open Government Partnership lokal adalah memadukan gerakan Anak Tidak Sekolah (ATS) dan Dewasa Tidak Sekolah (DTS) yang inklusi, dengan cara memberikan akses pada disabilitas fisik dan mental (orang  berkebutuhan khusus). Namun, mengingat Bupati Brebes pada akhir tahun 2022 akan berakhir masa jabatannya,  maka persoalan yang harus diselesaikan ada dua yakni: Pendanaan yang memadai untuk Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) di 2 desa termasuk bagi para penggeraknya, dan Sumber Daya Manusia dari dinas harus lebih bertanggung jawab.

Dana desa pun belum disiapkan untuk mendukung gerakan ini. Surat edaran bupati masih dinilai menjadi kunci menggerakkan desa untuk mengalokasikan dana dapat mendukung akselerasi program ini. Inisiatif Sambang Bansos yang relatif lebih maju dan mendapatkan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar 1,98 M hasil dari verifikasi dan validasi dari tingkat desa ke Kabupaten.

Sayangnya tidak semua desa melakukan hal ini. Sehingga dari dinas perlu lebih bertanggung jawab melakukan sosialisasi untuk mengoptimalisasikan usul, sanggah dan verifikasi di tingkat musyawarah desa, surat edaran dari Bupati juga dapat menjadi upaya mendorong implementasi program ini.