Jakarta, OGP Indonesia – Perkumpulan Media Lintas Komunitas (MediaLink) selaku sekretariat Civil Society Organization (CSO) Open Government Partnership (OGP) yang di dukung oleh Publish What You Pay (PWYP) Indonesia melaksanakan diskusi finalisasi rancangan rencana aksi Open Government Indonesia usulan masyarakat sipil secara hybrid pada tanggal 05 Agustus 2022.
Acara ini dihadiri oleh tiga puluh empat peserta dari sejumlah organisasi masyarakat sipil seperti PWYP Indonesia, TII, IPC, ICW, Perludem, YLBHI, SAFENet, INFIF, Open Ownership, Asosiasi LBH APIK Indonesia, IJRS, PBHI, Seknas FITRA, YAPPIKA-ActionAid, Suarise Indonesia, AURIGA, Kopel, PATTIRO, Perludem, Tifa Foundation, Mahasiswa UNPAD magang, Sekretariat OGI, PoC OGP Indonesia/Bappenas dan Sekretariat Stranas PK-KPK.
Tujuannya adalah untuk memastikan bagaimana rencana aksi OGI tahun 2023-2024 merupakan rencana aksi yang partisipatif, transparan dan mempertimbangkan keberlanjutan rencana aksi sebelumnya yang sejalan dengan agenda prioritas pembangunan nasional serta bermanfaat bagi kondisi riil masyarakat. Penting untuk memastikan bahwa rencana aksi di tahun berikutnya benar-benar ada yang mengawal pelaksanaannya.
Selain itu, sekretariat CSO OGP Indonesia juga menginisiasi lahirnya working group untuk mempermudah pengelompokkan usulan rencana aksi yang akan disusun dan memastikan usulan rencana aksi yang disusun sesuai dengan standar dan prinsip-prinsip open governement partnership. Ada working group Anti Korupsi & Anggaran, Legal Aid & Access to Justice, Inclusive Public Service, SDA, Lingkungan dan Energi, GEDSI dan Civic Space & Demokrasi.
beberapa kesepakatan yang dihasilkan dalam diskusi ini meliputi: pertama, dari 22 komitmen yang diusulkan berhasil disepakati menjadi 16 komitmen; kedua, rencana aksi OGI tahun 2023-2024 usulan masyarakat sipil meliputi: (1) Peningkatan Akuntabiilitas Program Pembangunan di tingkat Desa; (2) Transparansi Data Anggaran Kementerian/Lembaga; (3) Transparansi data pengadaan barang/jasa, Integrasi dan Pemanfaatan Data Beneficial Ownership; (4) Akuntabilitas New DTKS yang inklusif; (5) Akuntabilitas Program Jaminan Kesehatan Semesta; (6) Penanganan Kekerasan Berbasis Gender; (7) Penyediaan Akses Digital yang Layak Bagi Difabel; (8) Pengembangan Sistem Data SDA dan Lingkungan; (9) Penguatan Complain Handling Mechanisme khusus Lingkungan; (10) Transparansi dan akuntabilitas dalam penanganan perubahan iklim; (11) Mendorong Kerangka hukum untuk memperkuat partisipasi kewargaan; (12) Sistem Integritas Partai Politik; (13) Tata Kelola Data Pemilu Terbuka; (14) Peningkatan Kualitas Layanan terhadap Bantuan Hukum; (15) Akuntabilitas proses peradilan yang aksesible (inklusif dan akomodatif) bagi kelompok rentan (termasuk digitalisasi dan keterbukaannya); dan (16) Mekanisme Pemulihan Korban HAM di Aceh dan RUU KKR menjadi prioritas Prolegnas; dan ketiga, 16 komitmen yang telah diusulkan akan dipertajam kembali melalui diskusi bersama kementerian dan lembaga pemerintah untuk menjadi program kolaborasi.