MediaLink

Covid19

PROVINSI BELUM TERBUKA UNTUK ANGGARAN COVID19

by

 

 

Jakarta, OGPNews Indonesia – Pemerintah Provinsi di Jawa Tengah, DIY dan Jawa Timur, dinilai oleh Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) belum terbuka soal anggaran penanganan covid-19. Hal ini muncul pada saat diskusi daring “mendorong transparansi dan akuntabilitas dana bansos covid-19 di Jawa Tengah, Jawa Timur dan DIY”. Diskusi melalui daring ini digagas oleh Medialink untuk menghimpun masukan dari CSO, berkaitan dengan akuntabilitas dana bansos covid-19 (4 April 2020).

Widi Nugroho, Direktur PATTIRO Semarang menilai bahwa Provinsi Jawa Tengah belum terbuka soal anggaran penangan covid-19. Pasalnya masyarakat sulit sekali mendapatkan informasi secara update berapa alokasi anggaran yang akan diperuntukkan penanganan covid-19 di Jawa Tengah. PATTIRO Semarang, hanya mendapatkan informasi dari media online. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tidak menyediakan informasi anggaran tersebut pada website atau pun platform informasi lainnya.

Hal senada disampaikan oleh Dahkelan, Direktur FITRA Jatim yang mengungkapkan bahwa untuk mendapatkan informasi anggaran covid19 yang dialokasikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur. FITRA Jatim hanya mendapatkan informasi dari DPRD melalui pendekatan tertentu. Sementara di DIY, Tenti Kurniawati (Direktur IDEA Yogyakarta) menyampaikan bahwa transparansi anggaran covid-19 di Provinsi DIY belum dilakukan oleh pemerintah setempat.

Sekretariat CSO – OGP Indonesia meminta kepada seluruh pemerintah Provinsi agar menyediakan informasi anggaran covid-19 melalui media yang mudah diakses oleh publik. Hal ini sejalan dengan janji Pemerintah Pusat yang akan membuat kanal khusus terkait line anggaran covid-19.

 

Komitmen anggaran covid19 provinsi masih rendah

Pemerintah Provinsi di Jawa Tengah, DIY dan Jawa Timur, dinilai oleh Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) tidak patuh terhadap instruksi Pemerintah Pusat terkait anggaran Covid19. Pemerintah Pusat telah memberikan perintah kepada Provinsi untuk merealokasi dan refocusing anggaran sebesar 50% dari total Belanja Barang dan Jasa serta 50% dari total Belanja Modal. Namun prakteknya, dari tiga provinsi ini masih belum memenuhi sesuai dengan perintah pusat.

Mayadina, Direktur FITRA Jateng mengungkapkan bahwa realokasi dan refocusing anggaran yang dilakukan oleh Pemeritah Provinsi Jawa Tengah masih jauh dari instruksi Pusat. Provinsi Jawa Tengah hanya menganggarkan untuk penangan covid-19 ini baru sebesar Rp2,3 triliun, padahal total dari APBD Provinsi Jawa Tengah sekitar Rp28,3 triliun. Angka ini masih jauh dari arahan pusat. Di Jawa Timur, Dahkelan, Direktur FITRA Jatim, menginformasikan bahwa Pemprov Jatim belum mengalokasikan anggaran untuk penangan covid19 belum sesuai harapan.

Atasi Sengkarut Data Bansos dengan Radar Bansos

by

Jawa Timur, OGPNews Indonesia – Banyaknya warga tidak terdaftar sebagai penerima bantuan dari pemerintah sesuai data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) Kementerian Sosial RI, Pemkab Jember telah menyiapkan laman yang diberi nama Radar Bansos. Laman itu dikelola Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember. Alamatnya di https://sites.google.com/jemberkab.go.id/dtks2020.

Laman ini diperuntukkan bagi masyarakat yang ingin berpartisipasi dan mengetahui informasi seputar bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah. Menurut Rudi B. Prakoso, kepala bidang pengembangan smart city, Dinas Komunikasi dan Informatika, Kabupaten Jember, Radar Bansos ini merupakan platform yang menyediakan informasi tentang bantuan sosial yang diberikan pemerintah pusat melalui Kemensos RI, Pemerintah Provinsi Jatim, dan Pemerintah Kabupaten Jember.

“Masyarakat bisa mengakses nama-nama penerima bantuan sesuai yang tercatat di DTKS Kemensos di Radar Bansos. Di sini terdapat data penerima bantuan dari pemerintah pusat yang dikeluarkan Kemensos sesuai Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang pengelolaan DTKS,” ujar Rudi.

Dengan adanya laman ini, pemerintah desa dan masyarakat dapat mengunduh atau download, mengecek, dan mencetak DTKS 2020 sendiri sesuai kecamatan dan desanya masing-masing.

Selain bantuan dari pemerintah pusat, pada laman tersebut terdapat penjelasan mengenai bantuan dari Pemerintah Kabupaten Jember yang berasal dari APBD Kabupaten Jember. Bantuan ini diberikan kepada kelompok masyarakat seperti lansia, cacat berat, duafa, nelayan, buruh tani, tenaga kerja (PHK), PKL, GTT, guru ngaji, insan transportasi, kader posyandu, tukang jagal, dan takmir masjid.

“Tetapi data penerima masih dalam proses pemetaan dan masih akan terus diperbarui (update) sesuai data penerima bantuan dari Pemerintah Kabupaten Jember nanti,” terangnya. Kemudian, di dalam laman itu juga terdapat form pendaftaran yang bisa diakses untuk masyarakat Jember yang perlu mendapat bantuan. Di laman sudah tercantum persyaratan pengajuan bantuan. “Tentu pengajuan ini akan melalui proses verifikasi dan validasi data oleh Dinas Sosial Kabupaten Jember,” jelas Rudi.

Tidak hanya form pendaftaran. Di laman tersebut ada form pengaduan yang dapat diakses masyarakat. “Misalnya, memberitahukan siapa saja masyarakat yang dirasa sudah mampu dan tidak berhak mendapatkan bantuan sosial,” pungkasnya. Kehadiran platform Radar Bansos itu, sangat mengharapkan masyarakat Jember untuk berpartisipasi dengan menyampaikan pelaporan data atau pengajuan data warga yang layak untuk mendapatkan bantuan.

“Semakin tinggi partisipasi masyarakat, akan membuat data kemiskinan menjadi terbarukan. Tentu, dengan proses verifikasi dan validasi, pelaporan maupun pengajuan oleh warga bisa bermanfaat untuk pembangunan di Jember,” pungkasnya.

Hal ini disampaikan pada saat Diskusi Daring “Mengatasi Sengkarut Data Bansos Covid-19 di Jember” yang diadakan oleh Perkumpulan Medialink selaku Sekretariat SC-CSO OGP Indonesia bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Jember dan SD Inpers, salah satu CSO di Jember yang concern dalam pemantauan pelayanan public. Hadir dalam Diskusi ini Kepala Dinas Kominfotik, Bappeda, Dinsos, Perwakilan Camat, Perwakilan Paguyuban Desa, dan beberapa CSO yang ada di Kabupaten Jember

Diskusi ini bertujuan untuk mencari solusi dalam sengkarut data bansos covid-19 di berbagai daerah, salah satunya di Kabupaten Jember. Dengan modalitas yang cukup kuat di Jember, untuk melakukan pembenahan pada data kesejahteraan sosial, dapat diintegrasikan dengan “Jember Satu Data”.

MEDIALINK DORONG TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DANA BANSOS COVID-19

by

Jakarta, OGPNees Indonesia – Untuk memberi perlindungan sosial dan ekonomi masyarakat karena pandemic covid-19, Pemerintah telah menyiapkan berbagai skema bantuan sosial. Pemerintah pusat mengalokasikan anggaran yang cukup besar melalui perluasan Program Kartu Pra Kerja, Program Keluarga Harapan, perluasan Bantuan Pangan Non Tunai dan Bantuan Sosial Tunai.

Sementara dalam skema provinsi juga diharapkan mengalokasikan anggaran APBD Provinsi sebesar 50% dari Belanja Barang dan Jasa serta 50% dari Belanja Modal, yang dialokasikan salah satunya untuk jaring pengaman sosial. Di tingkat Kabupaten/Kota juga harus mengalokasikan anggaran dengan merealokasi dan refocusing anggaran dari Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil, Cukai Tembakau (DBH CHT) dan beberapa sumber lainnya. Di tingkat Desa, Pemerintah Desa harus mengalokasikan anggaran sekitar 25%-35% dari total Dana Desa yang diterima untuk Bantuan Sosial Tunai warganya.

Dalam prakteknya, masih banyak terjadi persoalan diantaranya data calon penerima yang masih tumpang tindih. Data yang dipakai masih menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Terpadu (DTKS) lama yang belum dilakukan verifikasi faktual. Sehingga berpotensi bantuan sosial ini tidak tepat sasaran, karena masih banyak terjadi inclusive error maupun exclusive error.

Merespon kondisi ini, Medialink selaku Sekretariat CSO – Open Government Partnership (OGP) Indonesia mendorong transparansi dalam pelaksanaan bansos covid-19. Sebagai pilot projectnya adalah implementasi di Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur dan DI Yogyakarta. Media link bekerjasama dengan berbagai jaringan CSO di tiga provinsi tersebut untuk melakukan pemantauan.

Kegiatan diawali dengan melakukan diskusi daring pada hari Senin tanggal 04 April 2020 dengan mengupas secara tuntas skema anggaran bansos covid-19 di tiga provinsi dari berbagai skema. Medialink menjadi host kegiatan ini dengan mengundang narasumber dari setiap perwakilan, Jawa Timur diwakili oleh FITRA JATIM, Jawa Tengah diwakili Pattiro, DIY diwakili oleh IDEA Yogyakarta dan dimoderatori oleh YAPPIKA Action-Aid. Kegiatan ini diikuti oleh jaringan CSO yang ada di Jawa Tengah, Jawa Timur dan DIY.

Tujuan dalam kegiatan ini, adalah menyamakan persepsi dan gerakan untuk melakukan pemantauan anggaran covid19 baik secara nasional maupun di daerah. Dalam diskusi ada kesepakatan untuk melakukan monitoring secara bersama dalam realisasi bantuan sosial covid-19.

Diskusi berikutnya akan dijadwalkan kembali dengan beberapa jaringan di seluruh Indonesia. Medialink akan mengajak diskusi dengan melibatkan seluruh jaringan untuk pengawalan anggaran covid19 dari pusat hingga daerah.