Jakarta, OGPNees Indonesia – Untuk memberi perlindungan sosial dan ekonomi masyarakat karena pandemic covid-19, Pemerintah telah menyiapkan berbagai skema bantuan sosial. Pemerintah pusat mengalokasikan anggaran yang cukup besar melalui perluasan Program Kartu Pra Kerja, Program Keluarga Harapan, perluasan Bantuan Pangan Non Tunai dan Bantuan Sosial Tunai.
Sementara dalam skema provinsi juga diharapkan mengalokasikan anggaran APBD Provinsi sebesar 50% dari Belanja Barang dan Jasa serta 50% dari Belanja Modal, yang dialokasikan salah satunya untuk jaring pengaman sosial. Di tingkat Kabupaten/Kota juga harus mengalokasikan anggaran dengan merealokasi dan refocusing anggaran dari Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil, Cukai Tembakau (DBH CHT) dan beberapa sumber lainnya. Di tingkat Desa, Pemerintah Desa harus mengalokasikan anggaran sekitar 25%-35% dari total Dana Desa yang diterima untuk Bantuan Sosial Tunai warganya.
Dalam prakteknya, masih banyak terjadi persoalan diantaranya data calon penerima yang masih tumpang tindih. Data yang dipakai masih menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Terpadu (DTKS) lama yang belum dilakukan verifikasi faktual. Sehingga berpotensi bantuan sosial ini tidak tepat sasaran, karena masih banyak terjadi inclusive error maupun exclusive error.
Merespon kondisi ini, Medialink selaku Sekretariat CSO – Open Government Partnership (OGP) Indonesia mendorong transparansi dalam pelaksanaan bansos covid-19. Sebagai pilot projectnya adalah implementasi di Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur dan DI Yogyakarta. Media link bekerjasama dengan berbagai jaringan CSO di tiga provinsi tersebut untuk melakukan pemantauan.
Kegiatan diawali dengan melakukan diskusi daring pada hari Senin tanggal 04 April 2020 dengan mengupas secara tuntas skema anggaran bansos covid-19 di tiga provinsi dari berbagai skema. Medialink menjadi host kegiatan ini dengan mengundang narasumber dari setiap perwakilan, Jawa Timur diwakili oleh FITRA JATIM, Jawa Tengah diwakili Pattiro, DIY diwakili oleh IDEA Yogyakarta dan dimoderatori oleh YAPPIKA Action-Aid. Kegiatan ini diikuti oleh jaringan CSO yang ada di Jawa Tengah, Jawa Timur dan DIY.
Tujuan dalam kegiatan ini, adalah menyamakan persepsi dan gerakan untuk melakukan pemantauan anggaran covid19 baik secara nasional maupun di daerah. Dalam diskusi ada kesepakatan untuk melakukan monitoring secara bersama dalam realisasi bantuan sosial covid-19.
Diskusi berikutnya akan dijadwalkan kembali dengan beberapa jaringan di seluruh Indonesia. Medialink akan mengajak diskusi dengan melibatkan seluruh jaringan untuk pengawalan anggaran covid19 dari pusat hingga daerah.