MediaLink

PROVINSI BELUM TERBUKA UNTUK ANGGARAN COVID19

 

 

Jakarta, OGPNews Indonesia – Pemerintah Provinsi di Jawa Tengah, DIY dan Jawa Timur, dinilai oleh Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) belum terbuka soal anggaran penanganan covid-19. Hal ini muncul pada saat diskusi daring “mendorong transparansi dan akuntabilitas dana bansos covid-19 di Jawa Tengah, Jawa Timur dan DIY”. Diskusi melalui daring ini digagas oleh Medialink untuk menghimpun masukan dari CSO, berkaitan dengan akuntabilitas dana bansos covid-19 (4 April 2020).

Widi Nugroho, Direktur PATTIRO Semarang menilai bahwa Provinsi Jawa Tengah belum terbuka soal anggaran penangan covid-19. Pasalnya masyarakat sulit sekali mendapatkan informasi secara update berapa alokasi anggaran yang akan diperuntukkan penanganan covid-19 di Jawa Tengah. PATTIRO Semarang, hanya mendapatkan informasi dari media online. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tidak menyediakan informasi anggaran tersebut pada website atau pun platform informasi lainnya.

Hal senada disampaikan oleh Dahkelan, Direktur FITRA Jatim yang mengungkapkan bahwa untuk mendapatkan informasi anggaran covid19 yang dialokasikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur. FITRA Jatim hanya mendapatkan informasi dari DPRD melalui pendekatan tertentu. Sementara di DIY, Tenti Kurniawati (Direktur IDEA Yogyakarta) menyampaikan bahwa transparansi anggaran covid-19 di Provinsi DIY belum dilakukan oleh pemerintah setempat.

Sekretariat CSO – OGP Indonesia meminta kepada seluruh pemerintah Provinsi agar menyediakan informasi anggaran covid-19 melalui media yang mudah diakses oleh publik. Hal ini sejalan dengan janji Pemerintah Pusat yang akan membuat kanal khusus terkait line anggaran covid-19.

 

Komitmen anggaran covid19 provinsi masih rendah

Pemerintah Provinsi di Jawa Tengah, DIY dan Jawa Timur, dinilai oleh Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) tidak patuh terhadap instruksi Pemerintah Pusat terkait anggaran Covid19. Pemerintah Pusat telah memberikan perintah kepada Provinsi untuk merealokasi dan refocusing anggaran sebesar 50% dari total Belanja Barang dan Jasa serta 50% dari total Belanja Modal. Namun prakteknya, dari tiga provinsi ini masih belum memenuhi sesuai dengan perintah pusat.

Mayadina, Direktur FITRA Jateng mengungkapkan bahwa realokasi dan refocusing anggaran yang dilakukan oleh Pemeritah Provinsi Jawa Tengah masih jauh dari instruksi Pusat. Provinsi Jawa Tengah hanya menganggarkan untuk penangan covid-19 ini baru sebesar Rp2,3 triliun, padahal total dari APBD Provinsi Jawa Tengah sekitar Rp28,3 triliun. Angka ini masih jauh dari arahan pusat. Di Jawa Timur, Dahkelan, Direktur FITRA Jatim, menginformasikan bahwa Pemprov Jatim belum mengalokasikan anggaran untuk penangan covid19 belum sesuai harapan.

Leave a Comment