Kompas – Jakarta – Akuntabilitas sosial layanan kesehatan di daerah perbatasan amat minim. Selain ketersediaan unit layanan kesehatan dan tenaga kesehatan belum optimal, konektifitas dan aksesibilitas warga terhadap layanan kesehatan juga terkendala.
Hal itu diungkapkan paparan hasil studi awal Media Link tentang akuntabilitas layanan kesehatan di area perbatasan, Selasa (11/12/2018), di Jakarta. Studi itu dilakukan sejak Agustus 2017-Februari 2018 di empat wilayah yakni Kabupaten Bengkalis, Riau, Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat; Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Media Link ialah lembaga nonpemerintah yang fokus pada isu kebebasan informasi dan demokratisasi media.
“Empat daerah yang dipilih sebagai lokasi studi itu jadi representasi area perbatasan lain. Kami tujukan daerah perbatasan berupa kepulauan seperti di Bengkalis yang berbatasan langsung dengan negara lain seperi Kabupaten Sambas dan daerah terluar yang berbatasan laut lepas di Kabupaten Lombok Barat”, kata Darwanto, peneliti dan penulis buku Akuntabilitas Sosial Pelayanan Kesehatan Daerah Perbatasan.
Menurut Darwanto yang juga Manager Program Media Link, dalam prinsip akuntabilitas sosial terkait layanan kesehatan, ada lima elemen saling terkait, yakni tindakan negara, tindakan warga, infromasi, kanal interaksi warga dan pemerintah, serta mobilisasi sipil. “Tindakan warga ataupun pemerintah terjadi jika informasi tersampaikan ke warga lewat interaksi dan mobilisasi” ujarnya.
Konektifitas
Mujtaba, salah satu peneliti dan penulis buku ini memaparkan, hasil riset itu menunjukkan layanan kesehatan belum diakses dengan baik oleh warga karena konektivitas tempat tinggal warga dan unit layanan kesehatan buruk. Contohnya, puskesmas di kecamatan terdepan Sambas dibangun dan direhabilitas dengan baik, tetapi pembangunan infrastuktur transportasi dan jaringan komunikasi tak terintegrasi “Jadi, warga sulit mengakses puskesmas itu”, ucapnya.
Direktur Eksekutif Indonesia Budget Center Arif Nur Alam menilai, kondisi itu terhadi karena tata ruang tak terintegrasi “Infrastruktur dibangun kadang tak melewati fasilitas layanan publik, termasuk layanan kesehatan. Akses warga menjangkau layanan kesehatan jadi rendah”, ujarnya.
Darwanto menambahkan, partisipasi warga dan arus informasi layanan kesehatan di empat lokasi yang diteliti juga kurang. Warga sulit mengakses jadwal praktik petugas kesehatan di fasilitas kesehatan sehingga harus menginap karena petugas kesehatan tidak tersedia.
Mujtaba menegaskanm hasil studi itu akan merekomendasikan kepada pemerintah daerah untuk mendorong akuntabilitas warga dalam pemenuhan layanan kesehatan di daerah perbatasan. Penggunaan teknologi informasi berupa e-puskesmas dan e-posyandu perlu di jalankan.
Selain itu, pemberdayaan kader-kader kesehatan lokal juga perlu dioptimalkan. Apalagi, sedikit petugas yang mau bekerja di area itu. “akuntabilitas sosial lebih pada kesehatan ialah hak setiap orang”, katanya. (TAN)
Sumber : Kompas, 12 Desember 2018