CSO OGP
CSO dampingi 13 daerah gabung Local OGP
Jakarta, OGPNews Indonesia – Medialink selaku secretariat CSO – OGP Indonesia mengkoordinasikan CSO Indonesia untuk mendampingi beberapa Pemerintah Daerah baik Kabupaten, Kota dan Provinsi. Pemerintah daerah ini memiliki pengalaman baik dalam implementasi nilai-nilai OGP dan sudah melakukan kolaborasi dengan oragnisasi masyarakat sipil (OMS).
Berdasarkan pemberitahuan dari Komite Seleksi Local OGP ada 13 Pemerintah Daerah yang mengajukan Expression of Interest (EoI) Local OGP yaitu Kabupaten Brebes, Kabupaten Wonosobo, Kota Semarang, Kota Tangerang Selatan, Kota Siak, Provinsi Riau, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Bima, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Banggai dan Kabupaten Jember.
Adapun CSO yang memasukkan EoI untuk daerah masing-masing adalah Perkumpulan Media Lintas Komunitas (Medialink), INFID, Solidarity Association for Democracy (SOLUD), Gerakan Berantas Korupsi (Gebrak), Forum Masyarakat Peduli Pendidikan (FMPP), LSDP SD Inpers, AKATIGA Foundation (Center for Social Analysis), Forum Masyarakat Sipil (FORMASI) Kebumen – Civil Society Forum Kebumen, Pattiro Semarang, Transparency Internasional Indonesia, Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (Indonesia Forum for Budget Transparency of Riau Province – FITRA RIAU).
Selanjutnya adalah Forum Masyarakat Riau Anti Rasuah (Forum Marwah), Perkumpulan Elang, HWDI Lombok Barat (Association of Woman with Disability), Publish What You Pay Indonesia (Yayasan Transparasi Sumber Daya Ekstraktif); Solidaritas Masyarakat untuk Transparansi Nusa Tenggara Barat (SOMASI-NTB), Fitra NTB dan Yayasan Zamrud Khatulistiwa (Zamrud Khatulistiwa Foundation). Focus area kebijakannya sangat beragam yang berkaitan dengan isu transparency, antikorupsi, gender, public services, Kesehatan, Pendidikan environment dan open data.
Bagi Pemda dan CSO yang lolos dalam seleksi EoI, maka harus Menyusun Full Application yang harus di submit pada paling lambat pada tanggal 25 September 2020. Pemda akan mendapatkan beberapa manfaat jika bergabung dengan OGP Local yaitu mendapatkan beberapa keuntungan yaitu, dukungan dari OGP berbentuk seminar, pelatihan, dan konsultasi dari praktisi, ahli, dan mitra OGP bagi pemerintah; akses ke komunitas internasional untuk “showcase” inovasi kebijakan dalam keterbukaan pemerintah, mendapat dukungan dari pemerintah dan CSO negara lain. Disamping itu, Pemda juga mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan Multi Donor Trust Fund (MDTF) untuk membiayai implementasi keterbukaan pemerintah yang telah direncanakan.
Begitu juga dengan CSO yang menjadi mitra dalam Local OGP juga mendapatkan manfaat yaitu kesempatan untuk berkontribusi langsung kedalam pembuatan kebijakan pada sektor masing-masing melalui mekanisme OGP Local. CSO juga akan mendapatkan akses kepada komunitas CSO dan Pemerintah nasional dan internasional. Termasuk akan mendapatkan peluang dukungan langsung dari OGP Support Unit Global yang serupa dengan pemerintah daerah.
Medialink selaku Secretariat CSO – OGP Indonesia terus mengawal proses OGP Local ini. Sehingga diharapkan ke depan, ada beberapa Pemerintah Daerah di Indonesia yang lolos dan dapat mewakili Indonesia untuk terlibat aktif dalam inisiatif ini.
Medialink dorong Pemda bergabung OGP Local
Jakarta, OGPNews Indonesia – Medialink selaku secretariat CSO – OGP Indonesia mendorong kepada pemerintah daerah untuk bergabung di OGP Local. OGP Local merupakan sebuah inisiatif OGP yang menghubungkan pemerintah daerah dengan CSO untuk berkolaborasi dalam mengembangkan Rencana Aksi Keterbukaan Pemerintah di tingkat subnasional atau lokal.
Sejak dimulai pada tahun 2016, sudah ada 20 pemerintah daerah (kota/kabupaten/provinsi) diseluruh dunia yang menjadi anggota OGP Local. Pada tahun 2020, OGP memutuskan untuk memperluas keanggotaan OGP Local dengan membuka pendaftaran bagi 50 calon anggota OGP Local.
Saat ini OGP sedang membuka Expression of Interest (EoI) bagi pemerintah daerah dan mitra CSO yang berminat bergabung dengan OGP Local. Periode EoI dibuka dari 1 Juni 2020 hingga 17 Juli 2020, yang kemudian diperpanjang hingga tanggal 14 Agustus 2020. Bagi Pemda yang bergabung dengan OGP Local akan mendapatkan beberapa keuntungan yaitu, dukungan dari OGP berbentuk seminar, pelatihan, dan konsultasi dari praktisi, ahli, dan mitra OGP bagi pemerintah; akses ke komunitas internasional untuk “showcase” inovasi kebijakan dalam keterbukaan pemerintah, mendapat dukungan dari pemerintah dan CSO negara lain. Disamping itu, Pemda juga mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan Multi Donor Trust Fund (MDTF) untuk membiayai implementasi keterbukaan pemerintah yang telah direncanakan.
Begitu juga dengan CSO yang menjadi mitra dalam Local OGP juga mendapatkan manfaat yaitu kesempatan untuk berkontribusi langsung kedalam pembuatan kebijakan pada sector masing-masing melalui mekanisme OGP Local. CSO juga akan mendapatkan akses kepada komunitas CSO dan Pemerintah nasional dan internasional. Termasuk akan mendapatkan peluang dukungan langsung dari OGP Support Unit Global yang serupa dengan pemerintah daerah.
Medialink selaku Secretariat CSO – OGP Indonesia melakukan “FGD daring” dengan beberapa Pemerintah Kabupaten/Kota dan Provinsi bergabung dengan OGP Local. Kegiatan ini dilakukan secara virtual melalui platform zoom meeting sejak tanggal 6 Juli 2020 hingga tanggal 15 Juli 2020. Hasilnya, beberapa pemda sangat antusias dan tertarik untuk bergabung dengan OGP Local.
CSO-OGP Indonesia, bahas Strategi Penyusunan Rencana Aksi OGI
Jakarta, OGPNews Indonesia – Medialink selaku Sekretariat CSO – OGP Indonesia, mengadakan FGD “Konsolidasi CSO untuk OGP Indonesia dalam menyusun Rancangan Usulan Rencana Aksi Open Government Indonesia (OGI) 2020-2022, 30 Januari 2020 di Hotel Akmani Jakarta.
Kegiatan ini dihadiri oleh jaringan CSO – OGP Indonesia baik yang masuk sebagai Steering Committee maupun CSO yang baru bergabung dalam inisiatif ini. Adapun CSO yang hadir adalah Transparansi International Indonesia (TII), Indonesia Corruption Watch (ICW), Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Kapal Perempuan, Perkumpulan Pemilu dan Demokrasi (Perludem), International NGO Forum on Indonesian Development (INFID), Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), Publish What You Pay (PWYP) Indonesia, Wahana Visi Indonesia (WVI), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dan Komite Pemantau Legislatif (Kopel).
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Open Government Partnership (OGP) Indonesia, membahas strategi dalam implementasi Open Government Partnership yang ada di Indonesia. Merujuk pada pelaksanaan rencana aksi sebelumnya, ada beberapa kelemahan yang dihadapi baik di tingkat Kementerian/Lembaga maupun pada masyarakat sipil. Dengan kendala-kendala yang dihadapi, maka CSO menyusun strategi dalam implementasi rencana aksi OGI.
Strategi yang akan dijalankan oleh CSO dengan dikoordinasikan oleh Sekretariat CSO-OGP Indonesia (Medialink) melalui engagement antara Kementerian/Lembaga dengan CSo sejak awal pembahasan rencana aksi. Komunikasi yang intensif antara CSO dan Pemerintah harus dilakukan sejak awal perencanaan. Pembahasan ini juga merujuk pada Rencana Kerja Pemerintah yang didetailkan pada Rencana Kerja yang ada di Kementerian/Lembaga. Hal ini untuk menjamin, adanya dukungan anggaran dalam setiap implementasi rencana aksi.
Strategi berikutnya, rencana aksi harus merujuk pada program prioritas pemerintah dalam beberapa tahun ke depan, misalnya program 100 janji presiden terpilih yang akan menjadi focus pada pemerintahan ke depan. Rencana Aksi penguatan satu data menjadi salah satu pilihan yang akan dikoordinasikan dengan isu perempuan, isu indigenous, isu layanan public dan isu-isu penting lainnya. Sehingga ke depan, tidak perlu memiliki banyak rencana aksi, namun dalam pelaksanaannya dikawal “dikeroyok” oleh banyak CSO dan Kemernterian/Lembaga.
Saalah satu pendekatan dalam penyusunan rencana aksi, juga melakukan kemitraan dengan Kementerian Koordinator (Kemenko). Kementerian Koordinator memiliki kewenangan yang cukup strategis dalam mengkoordinasikan program-program yang akan dijalankan oleh Kementerian/Lembaga. Hal yang tidak kalah penting, terkait potensi dukungan dari mitra pembangunan pemerintah menjadi salah satu strategi untuk penyusunan renaksi.
CSO-OGP Indonesia, tetapkan kriteria Renaksi OGI 2018-2020
Jakarta, OGPNews Indonesia – Medialink selaku Sekretariat CSO – OGP Indonesia,
mengadakan FGD “Konsolidasi CSO untuk OGP Indonesia dalam menyusun Rancangan
Usulan Rencana Aksi Open Government Indonesia (OGI) 2020-2022, 30 Januari 2020 di
Hotel Akmani Jakarta.
Kegiatan ini dihadiri oleh jaringan CSO – OGP Indonesia baik yang masuk sebagai Steering
Committee maupun CSO yang baru bergabung dalam inisiatif ini. Adapun CSO yang hadir
adalah Transparansi International Indonesia (TII), Indonesia Corruption Watch (ICW), Aliansi
Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Kapal Perempuan, Perkumpulan Pemilu dan
Demokrasi (Perludem), International NGO Forum on Indonesian Development (INFID),
Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), Publish What You Pay (PWYP) Indonesia,
Wahana Visi Indonesia (WVI), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dan
Komite Pemantau Legislatif (Kopel).
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Open Government Partnership (OGP) Indonesia, menetapkan
kriteria rencana aksi OGI untuk tahun 2020-2022. Sesuai dengan hasil evaluasi, kriteria yang
akan diusulkan kepada pemerintah bahwa rencana aksi OGI ke depan harus memenuhi
kriteria ini. Adapun kriteria yang dimaksud pertama adanya komitmen yang sama kuat
antara CSO dan Kementerian/Lembaga yang akan melaksanakan rencana aksi. Tanpa adanya
komitmen yang kuat antara CSO dan Pemerintah, maka rencana aksi akan menemukan
kendala-kendala dalam pelaksanaannya.
Kriteria kedua bahwa rencana aksi harus berkaitan dengan nilai-nilai OGP yaitu transparan,
partisipasi, akuntabilitas, pemanfaatan teknologi untuk inovasi dan nilai inklusif. Sehingga
dalam penyusunan rencana aksi harus berkaitan dengan nilai-nilai tersebut. Kriteria ketiga
adalah harus cukup spesifik dan mudah terukur. Semakin spesifik, semakin lebih baik
penilaian pada rencana aksi.
Kriteria keempat berkaitan dengan dampak dari implementasi renaksi. CSO menyepakati,
usulan rencana aksi yang akan diusulkan berikut harus memiliki dampak yang
transformative. Artinya, rencana aksi yang dilaksanakan secara bersama dapat memiliki
dampak yang luar bisa dalam penyelesaian masalah-masalah yang dihadapi oleh warga.
Empat kriteria inilah yang akan disampaikan kepada Pemerintah melalui Sekretariat OGI
untuk menjadi bahan pertimbangan. Sehingga usulan rencana aksi yang tidak memenuhi
kriteria tersebut, untuk tidak ditetapkan sebagai rencana aksi, agar dalam implementasinya
lebih focus pada masalah-masalah krusial yang dihadapi oleh public.
CSO-OGP Indonesia, evaluasi Renaksi OGI 2018-2020
Jakarta, OGPNews Indonesia – Medialink selaku Sekretariat CSO – OGP Indonesia,mengadakan FGD “Konsolidasi CSO untuk OGP Indonesia dalam menyusun Rancangan. Usulan Rencana Aksi Open Government Indonesia (OGI) 2020-2022, 30 Januari 2020 di Hotel Akmani Jakarta.
Kegiatan ini dihadiri oleh jaringan CSO – OGP Indonesia baik yang masuk sebagai Steering. Committee maupun CSO yang baru bergabung dalam inisiatif ini. Adapun CSO yang hadir adalah Transparansi International Indonesia (TII), Indonesia Corruption Watch (ICW), Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Kapal Perempuan, Perkumpulan Pemilu dan Demokrasi (Perludem), International NGO Forum on Indonesian Development (INFID), Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), Publish What You Pay (PWYP) Indonesia, Wahana Visi Indonesia (WVI), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dan Komite Pemantau Legislatif (Kopel).
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Open Government Partnership (OGP) Indonesia, melakukan evaluasi pada implementasi rencana aksi OGI 2018-2020. Dalam pembahasan ini sesuai dengan hasil evaluasi bersama tentang efektifitas implementasi rencana aksi OGI. Catatan bersama masyarakat sipil terkait implementasi rencana aksi sebelumnya memberikan catatan beberapa hal. Komitmen di kementerian/Lembaga dinilai masih kurang, indikatornya rencana aksi OGI yang ada di Kementerian/Lembaga masih hanya sebagai kegiatan rutin yang ada di instansi tersebut.
Evaluasi berikutnya adalah terkait, kurangnya dukungan dari Kementerian Dalam Negeri untuk implementasi yang dikelola oleh Kementerian/Lembaga. Rencana Aksi yang dijalankan, pelaksanaan di daerah sangat tergantung dari dukungan Kemendagri, karena yang memilikikan kewenangan secara structural dalam memberikan instruksi kepada Pemerintah Daerah. Ada beberapa rencana aksi memiliki kendala dalam implementasinya, seperti Rencana Aksi pada “Akuntabilitas Data PBI”. Kementerian Sosial (Kemensos) tidak dapat memaksa kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan verifikasi dan validasi untuk data kepesertaan PBI melalui mekanisme yang sudah disiapkan oleh Kemensos yaitu Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS NG). Hal ini, karena Kemensos tidak memiliki kewenangan untuk memerintah Pemerintah Daerah.
Seangkan evaluasi lainnya adalah terkait pola komunikasi antara CSO yang mengawal rencana aksi dengan Kementerian yang melaksanakan Renaksi. Ko-kreasi hanya terjadi pada saat penyusunan rencana aksi, namun dalam implementasinya Kementerian/Lembaga tidak melibatkan CSO. Begitu juga berkaitan dengan penurunan indicator capaian rencana aksi yang diturunkan oleh pihak Kementerian/Lembaga tanpa ada persetujuan dulu dari Kementerian/Lembaga.
Hasil evaluasi ini, akan menjadi rujuakan dalam penyusunan rencana aksi OGI pada periode 2020-2022 yang sudah mulai disusun oleh masing-masing CSO. Usulan renaksi dari CSO, akan dikoordinasikan oleh Sekretariat CSO-OGP Indonesia yaitu Medialink, dengan menyiapkan “template” yang akan segera dikirimkan ke jaringan CSO.
CSO-OGP dorong Penguatan Civic Space
Jakarta, OGPNews Indonesia – Medialink selaku Sekretariat CSO – OGP Indonesia, mengadakan FGD “Konsolidasi CSO untuk OGP Indonesia dalam menyusun Rancangan Usulan Rencana Aksi Open Government Indonesia (OGI) 2020-2022, 30 Januari 2020 di Hotel Akmani Jakarta.
Kegiatan ini dihadiri oleh jaringan CSO – OGP Indonesia baik yang masuk sebagai Steering Committee maupun CSO yang baru bergabung dalam inisiatif ini. Adapun CSO yang hadir adalah Transparansi International Indonesia (TII), Indonesia Corruption Watch (ICW), Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Kapal Perempuan, Perkumpulan Pemilu dan Demokrasi (Perludem), International NGO Forum on Indonesian Development (INFID), Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), Publish What You Pay (PWYP) Indonesia, Wahana Visi Indonesia (WVI), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dan Komite Pemantau Legislatif (Kopel).
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Open Government Partnership (OGP) Indonesia, menekankan pada Pemerintah agar membuat rencana aksi secara khusus yang berkaitan dengan penguatan civic space. Hal ini mendasarkan pada catatan Indonesia Report Mechanism (IRM) yang menunjukkan bahwa adanya penyempitan pada civic space (shrinking civic space).
Dalam kegiatan ini menyepakati, untuk penyusunan rencana aksi akan diusulkan oleh masing-masing CSO sesuai dengan isu yang menjadi concer nya. Usulan dari seluruh CSO akan dikompilasi secara bersama, dan akan diusulkan kepada Kementerian/Lembaga terkait melalui mekanisme ko-kreasi yang akan difasilitasi oleh Sekretariat OGI dan Sekretariat CSO-OGP Indonesia.